Home > Umum > Energi Nuklir di Indonesia: Mungkinkah?

Energi Nuklir di Indonesia: Mungkinkah?

Beberapa waktu yang lalu, salah satu anggota Dewan Energi Nasional, Prof. Rinaldy Dalimi, berpendapat bahwa pemanfaatan energi nuklir di Indonesia hampir tidak mungkin dilaksanakan. Apakah benar tidak mungkin?

Berikut ini adalah tanggapan Dr. Sidik Permana, dosen ITB dengan spesialisasi riset nuclear engineering, mengenai pendapat “ketidakmungkinan” pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia.

Dimedia-media, nyaris tidak ada nilai positif bagi pembangunan PLTN.
Tapi hal ini sudah lumrah, dan khususnya di DEN, kalau setuju semua juga tidak baik, tidak ada kontrol efektif untuk itu.
Kedepan, badan regulasi tenaga nuklir akan lebih penting karena akan melakukan kontrol dan licensing.

Kita ulas saja pernyataan Prof. Dalimi terkait nuklir di media tersebut.
1. Yakni PLTN akan mengharuskan Indonesia mengimpor uranium, karena uranium Indonesia tidak ekonomis

[Ulasan]–> Mayoritas industri nuklir (PLTN) menggunakan bahan bakar uranium import, kecuali negara nuklir yang mempunyai sumber daya uranium alam yang banyak dan teknologi pengayaannya seperti Amerika, Rusia dan Kanada, Khusus Kanada, dengan teknologi CANDU, tidak perlu pengayaan. Jadi sumber daya alam uranium di negara-negara yg tidak pakai PLTN jauh lebih banyak seperti Australia, Kazakstan, Nigeria, dll. Terkait ekonomis, bukan faktor uraniumnya, meskipun beberapa tipe kandungan uranium memberikan variasi harga, tetapi karena nilai ekonomis kalau kita melakukan enrichment sendiri, kecuali kedepan mau punya industri pengayaan sendiri dan daur ulang, nah itu lain hal. Tapi kalau untuk operasional reaktor yg terbatas cukup dengan import masih lebih murah. Pertanyaannya, bahan energi mana yang tidak import? minyak sudah lama import, batu bara mungkin kedepannya akan import, renewable? teknologinya dari mana bahan2nya? selain faktor ekonomis dan limbah proses olahannya?

2. Dunia tidak akan mengizinkan Indonesia melakukan pengayaan uranium, karena Iran saja dilarang, meski pemerintahnya melawan.

[Ulasan]–> Pernyataan ini kurang lengkap dan tidak menyentuh akan permasalah terkait pengayaan uranium untuk PLTN dan terkait non proliferasi dan juga kasus Iran, Korea Utara, kemudian India dan Pakistan. Teknologi pengayaan dan daur ulang tidak dilarang dan merupakan hak semua negara, tetapi hanyak untuk tujuan damai dan sipil salah satunya PLTN. Jadi aneh apabila pengayaan uranium untuk PLTN dianggap akan dilarang. LEU atau less enriched uranium kurang dari 20% adalah legal digunakan untuk PLTN selain adanya kontrol material dan monitoring dan inspeksi dari regulasi masing2 negara dan juga IAEA. Untuk Iran yang terjadi adanya distrust dan ketakutan berlebih apabila teknologi penyaan dikuasai akan membuat bom, padahal statement resminya tidak akan membuat dan beberapa inspeksi juga tidak ada bukti mengarah kesana dan kalaupun bisa masih terlalu jauh untuk memproduksinya. Jadi pembahasan tersendiri.

3. Alasan yang cukup berat adalah Indonesia merupakan “kawasan gempa” sehingga risikonya tinggi. “Kalau pun dibangun dengan tahan gempa, tentu biayanya akan mahal, sehingga harganya nuklir juga tidak akan murah, bahkan perlu subsidi.”

[Ulasan]–> Dari zaman generasi kedua khsusnya 1960an, bangunan reaktor sudah diperhitungkan dampak gempa, bahkan juga dinding untuk tsunami dan begitu pula sekarang dengan standar yg lebih tinggi. Khusus kasus Fukushima daiichi unit 1 yg paling tua dibangun 1965, beroperasi 1971, sudah memperhitungkan gempa dan direvisi kemudian dengan perkembangan gempa Chili 1995 kalau tidak salah yang besarnya 9.5 M dan tsunami kurang dari 6 meter. Dan masih ekonomis. Akan sedikit lebih tinggi harga PLTN, apabila menghitung juga liability atau efek dari kebocoran radiasi, dan itu juga masih bisa diprediksi dengan kasus Fukushima ini berapa harga yang perlu dibayar untuk kejadian2 seperti itu. Negara-negara maju dan industri memilih nuklir karena murah, sustainable dan non-CO2 emission. Untuk teknologi tahan gempa di Jepang sudah bisa diprediksi dengan bagus dan kejadian Fukushima bukan karena faktor gempanya tetapi faktor tsunami. Bahkan ketika gempa Kashiwazaki-kariwa di Niigata, rasio besarnya gempa 2 kalinya dengan desain dasar tahan gempa PLTN tersebut, tetapi mereka tetap merestart ulang dan bisa bertahan.

4. Alasan yang juga penting adalah Jepang sudah mematikan 54 unit PLTN pada dua minggu lalu, lalu Jerman juga akan mematikan seluruh PLTN-nya pada tahun 2025.

[Ulasan]–> Kalau Jerman jelas terlalu banyak alasan politis dan sekarang mulai terasa bagaimana sulitnya mengkonversi seperempat listriknya dari nuklir dengan yang lain. Selain itu Jerman adalah salah satu negara pengimpor gas, minyak dan batubara terbesar dunia. Kalau situasi politik berubah, kondisi ekonomi berubah maka kebijakan akan berubah juga. Untuk Jepang, kebijakan energi jangka panjang sedang dibuatkan. dan berita terbaru, dari 17 reaktor yang sudah mengajukan uji stress test sudah 2 PLTN yang sudah oke dan mendapat approval dari dewan kota. Dan lambat laun akan direstrat kembali PLTN yang ada, karena sudah melewati regulasi safety dan pengecekan dan izin dari daerah yang kemungkinan besar akan diikuti oleh yang lainnya. Disamping itu, pabrik2 di Jepang juga sudah kekurangan energi listrik dan sebagai penggantinya dengan menghidupkan kembali PLTU tua dengan import batu bara dan menambah import gas untuk PLTG mereka yang tenbtunya harga listrik naik (sekitar 17% Tepco) dan emisi CO2 yang bertambah sehingga program pengurangan emisi rumah kaca jadi terkendala.
Alasan terakhir ini, masih debatable dan unpredictable secara pasti tapi masih bisa kita amati kecenderungannya. Tapi isu keempat ini akan berbeda dengan kecenderungan negara2 lainnya yang justru akan segera membangun PLTNnya
– – –
About 64 NPPs currently are under construction mainly in Asia and 6
reactors were connected to the grid in 2011 such as Kaiga-4
power plant in India, “lingao-4 and CEFR (China),
“Chashma-2”(Pakistan),”Bushehr-1” (Iran) and Kalinin-4
(Russia) [3]. In 2010-2011, 15 reactors in Asia and 3
reactors in the rest of the world have started for
construction process and 11 NPPs are in grid connections.
Post Fukushima Accident, in September 2011 Iran has
commissioned its first NPP. Some countries such as UAE
and Turkey have ordered their first NPPs from Korea and
Russia, respectively, and continue their plans. Belarus one
of the country where contaminated area from Chernobyl
accident, signed an intergovernmental agreement in
October 2011 for its first NPP as well as Bangladesh signed
same agreement on November 2011. In ASEAN countries,
Vietnam signed a loan agreement on December 2011 for its
first NPP.
————————————
Referensi : Sidik, 2012, ICAE 2012

Maka silahkan opini disini untuk mengklarifikasikan berbagai isu.

Berita dari Antara (sumber | arsip)

Surabaya (ANTARA News) – Dewan Energi Nasional (DEN) menilai pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) atau pemanfaatan energi nuklir di Indonesia hampir tidak mungkin dilaksanakan.

“Secara teknis, nuklir atau PLTN untuk Indonesia itu hampir tidak mungkin, tapi bisa menjadi pilihan terakhir bila ada perkembangan teknologi nuklir ke arah lebih aman,” kata anggota DEN Prof Ir Rinaldy Dalimi, PhD di Surabaya, Selasa.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela workshop “Skenario Kebijakan Energi Indonesia Menuju 2050” yang digelar DEN dan LPPM ITS dengan pembicara lain Ir Tumiran M.Eng PhD (DEN/UGM), Prof Mukhtasor PhD (DEN/ITS), unsur ESDM, BP Migas, Kadin Institute Jatim, dan Asosiasi Panas Bumi Indonesia.

Menurut dosen UI itu, ada empat hingga lima alasan yang menyebabkan PLTN hampir tidak mungkin di Indonesia, yakni PLTN akan mengharuskan Indonesia mengimpor uranium, karena uranium Indonesia tidak ekonomis.

“Alasan lain, dunia tidak akan mengizinkan Indonesia melakukan pengayaan uranium, karena Iran saja dilarang, meski pemerintahnya melawan,” katanya.

Selain itu, alasan yang cukup berat adalah Indonesia merupakan “kawasan gempa” sehingga risikonya tinggi. “Kalau pun dibangun dengan tahan gempa, tentu biayanya akan mahal, sehingga harganya nuklir juga tidak akan murah, bahkan perlu subsidi,” katanya.

Namun, alasan yang juga penting adalah Jepang sudah mematikan 54 unit PLTN pada dua minggu lalu, lalu Jerman juga akan mematikan seluruh PLTN-nya pada tahun 2025.

“Jadi, DEN merekomendasikan PLTN sebagai pilihan terakhir. Artinya, nuklir nggak akan dipilih selama energi alternatif (energi baru terbarukan/EBT) masih ada, apalagi energi alternatif di Indonesia paling beragam di dunia,” katanya.

Senada dengan itu, anggota DEN Prof Mukhtasor PhD menilai PLTN itu membutuhkan dukungan finansial yang mahal untuk antisipasi risiko.

“Jepang saja memerlukan ratusan triliun untuk bangkit dari risiko nuklir yang dialami, apakah Indonesia punya anggaran sebesar itu? APBN kita saja tidak sampai ratusan triliun,” kata dosen ITS Surabaya itu.

Oleh karena itu, katanya, pemerintah sebaiknya melirik energi alternatif di Indonesia yang cukup banyak, bahkan dunia juga akan melirik EBT karena harga EBT dengan energi konvensional akan setara pada tahun 2020.

  1. May 17, 2012 at 4:33 am

    padahal ahli nuklir tp ora optimis nuklir dibangun..XD,

  2. Riyanto Raharjo
    May 17, 2012 at 2:23 pm

    Tolong tunjukkan strategi pemanfaatan energi alternatif yang bisa memenuhi kebutuhan listrik nasional untuk 20 – 30 tahun mendatang. Strategi tersebut harus ekonomis, ramah lingkungan (dengan resiko terukur) , handal (mampu memenuhi beban puncak sepanjang tahun) dan teknologinya mampu dikuasai ahli/teknisi Indonesia dalam waktu 5 -10 tahun pertama. Sekarang bukan saatnya lagi berdebat, tapi harus segera merencanakan dan mengatasi kebutuhan energi secara berkesinambungan. Kalau ditunda-tunda kita akan merasakan akibatnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup di Indonesia!

  3. May 27, 2012 at 1:31 am

    Mungkin ada baiknya mempertimbangkan energi alternatif sumber matahari. Karena di satu sisi, Indonesia melimpah akan sumber energi tersebut. Tapi juga harus dicari solusi terbaik untuk efisiensi panel suryanya yang harganya per meter perseginya dengan kualitas bagus relatif cukup mahal.

  4. Al ~ azzfii
    October 19, 2012 at 9:17 am

    Indonesia mempunyai bom atom atau tdk?

    • November 18, 2012 at 6:45 am

      Indonesia tidak punya bom atom. Soalnya Indonesia menandatangani perjanjian non-proliferation treaty (NPT) yang tidak mengizinkannya untuk membuat bom atom.

  5. March 6, 2014 at 2:58 pm

    We’re a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
    Your site offered us with helpful information to work on.
    You’ve done a formidable process and our entire neighborhood can
    be grateful to you.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: